ZONATODAY.COM – Polemik pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya memberikan penjelasan terkait kabar pengadaan ribuan unit motor listrik yang ramai diperbincangkan di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Dalam keterangannya, Purbaya mengungkapkan bahwa usulan pengadaan motor listrik, termasuk komputer untuk mendukung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebenarnya pernah diajukan pada tahun sebelumnya. Namun, menurutnya, usulan tersebut tidak mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan karena dinilai belum menjadi prioritas pengeluaran negara.

Meski demikian, Purbaya mengaku masih akan melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai proses pengadaan yang saat ini menjadi perhatian publik. Ia ingin memastikan kronologi serta mekanisme penganggaran yang digunakan dalam pengadaan tersebut.

• Jepang Tumbang di Menit Akhir! Brasil Bangkit Dramatis di Piala Dunia 20260
• Diskop UKM Jatim Gandeng UPN Veteran Jatim, Ajarkan Pelaku UMKM Membuat Foto Produk Berbasis AI0
• Hasil Cek Kesehatan Gratis, Warga Indonesia Baru Sadar Mengidap Hipertensi dan Diabetes0
• Sejarah Tercipta! Indonesia Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026 Usai Bungkam Korea Selatan 3-00
• Tak Perlu Lagi Menapak di Lampu Merah? Teknologi Motor yang Bisa Berdiri Sendiri0

"Setahu saya tahun lalu pernah diajukan juga untuk motor dan komputer, kalau tidak salah ditolak. Yang tahun ini saya belum tahu, saya akan double check lagi. Harusnya perlakuannya sama," ujar Purbaya saat berdiskusi dengan awak media di Jakarta.

Pengadaan Berasal dari Anggaran Sebelumnya

Pernyataan Purbaya sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang berkembang mengenai pengadaan motor listrik di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menjelaskan bahwa unit motor listrik yang saat ini mulai terlihat bukan berasal dari anggaran tahun berjalan, melainkan merupakan bagian dari pengadaan yang telah diproses menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Karena itu, Kementerian Keuangan menegaskan tidak ada alokasi anggaran baru pada tahun 2026 untuk pembelian motor listrik bagi operasional Program Makan Bergizi Gratis. Pemerintah memastikan fokus penggunaan anggaran saat ini tetap diarahkan pada kebutuhan utama pelaksanaan program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Pengadaan Motor Listrik Jadi Sorotan Publik

Isu pengadaan motor listrik mencuat setelah beredar informasi mengenai kendaraan operasional berlogo Badan Gizi Nasional yang dikaitkan dengan program MBG. Di tengah kebijakan efisiensi belanja negara, pengadaan tersebut memicu berbagai pertanyaan mengenai urgensi serta prioritas penggunaan anggaran pemerintah.

Menanggapi hal itu, Purbaya menegaskan dirinya baru mengetahui secara rinci mengenai pengadaan tersebut setelah isu tersebut menjadi perhatian publik. Ia pun langsung meminta penjelasan kepada jajaran terkait guna memastikan tidak ada pengadaan baru menggunakan anggaran tahun ini.

"Tahun ini tidak ada lagi. Saya sudah cek lagi barusan. Yang ada itu berasal dari anggaran tahun lalu," kata Purbaya.

Ia menambahkan, apabila saat ini masih terdapat motor listrik yang baru diterima, kemungkinan besar kendaraan tersebut merupakan realisasi kontrak pengadaan yang sudah berjalan dari tahun anggaran sebelumnya.

BGN Beri Klarifikasi Jumlah Kendaraan

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, turut memberikan penjelasan terkait jumlah kendaraan yang digunakan dalam operasional Program Makan Bergizi Gratis. Ia membantah berbagai informasi yang menyebut jumlah motor listrik mencapai puluhan ribu unit sebagaimana ramai diperbincangkan di media sosial.

Menurut Dadan, jumlah kendaraan yang direalisasikan lebih sedikit dibandingkan angka yang beredar. Kendaraan tersebut dipersiapkan sebagai sarana pendukung operasional distribusi program MBG di berbagai daerah.

Pemerintah Tegaskan Prioritas Tetap pada Program MBG

Polemik ini menjadi perhatian karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah yang menyerap anggaran cukup besar. Kementerian Keuangan menegaskan bahwa setiap belanja negara harus mengedepankan asas efektivitas, efisiensi, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Pernyataan Purbaya juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap setiap usulan pengadaan barang agar tetap sejalan dengan kebutuhan utama program. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga akuntabilitas penggunaan APBN sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

Dengan klarifikasi yang disampaikan Menteri Keuangan, pemerintah memastikan tidak terdapat pengadaan motor listrik baru menggunakan anggaran 2026. Selanjutnya, evaluasi terhadap mekanisme pengadaan yang telah berjalan akan terus dilakukan guna memastikan seluruh proses berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku.